Legislator Desak Pemerintah Segera Bayar Hutang ke Bulog

09-11-2023 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI ke Sentra Penggilingan Padi milik Perum Bulog Kantor Cabang Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/11/2023). Foto : Uf/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Harris Turino memberikan desakan kepada pemerintah untuk segera membayar hutang kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) sebesar 16 triliun. Ia berpendapat bahwa beban hutang yang terus bertambah dapat mengganggu kinerja Bulog dalam menjalankan fungsinya untuk menjaga stabilitas harga pangan. 

 

"Ini (hutang pemerintah) mengganggu cashflow Bulog, karena kita tahu 2024 Bulog masih harus melakukan impor 2 juta ton. Ini membutuhkan sekitar 22 triliun lagi. Sehingga bagaimana bulog bisa memiliki cash flow yang cukup kalau pembayarannya tertunda cukup lama," tegasnya dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI ke Sentra Penggilingan Padi milik Perum Bulog Kantor Cabang Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/11/2023).

 

"Ini (hutang pemerintah) mengganggu cashflow Bulog, karena kita tahu 2024 Bulog masih harus melakukan impor 2 juta ton."

 

Hutang yang dimaksud adalah sejumlah pinjaman yang telah diberikan oleh Bulog dalam bentuk bantuan beras kepada pemerintah untuk mendukung program-program bantuan pangan dan stabilisasi harga. Tertundanya pembayaran hutang kepada Bulog ini membuat beban bunga yang harus ditanggung Bulog menjadi sangat tinggi dan menggagu kinerja keuangan perusahaan.

 

Pada kesempatan yang sama, Direktur Human Capital Bulog, Purnomo Sinar Hadi menyampaikan bahwa Bulog saat ini meyarankan skema pembayaran diawal agar kasus telat bayar seperti ini tidak terjadi lagi. Namun skema tersebut belum disetujui oleh Menteri Keuangan.

 

"Untuk menekan beban bunga, bagaimana kalau pada saat pengadaan kami diaudit langsung oleh BPK. itu yang kami tagihkan. Jadi beban kreditnya ke perbankan itu bisa turun. Ini lebih efisien bayar didepan. Karena secara laporan keuangan Bulog tidak dibebankan bunga dan secara APBN tidak terbebani beban bunga yang kita tagihkan juga ke pemerintah," jelasnya. (uf/aha)

BERITA TERKAIT
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...
Legislator Kritik PLN yang Utang 156 M Setiap Hari
05-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti soal lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau...